IKHTIAR MENGEMBANGKAN MANAJEMEN KAMPUS

Dr. Abd. Basith, M.Pd. (Wakil Dekan II FITK UIN Malang), Dr. Muhammad In’am Esha, M.Pd. (Ketua SPI UIN Malang) Dr. Ilfi Nurdiana, M.Si. (Wakil Rektor II UIN Malang) foto bersama peserta Rapat Kerja Forum Wakil/Pembantu Rektor II dari PTKIN baik dari UIN Yogyakarta, UIN Jakarta, dan UIN Surabaya.

Jakarta; 19 Juni 2019. Pada hari Selasa-Rabu 18-19 Juni 2019 bertempat di Hotel Kartika Candra Jakarta dilaksanakan  Rapat Kerja Forum Wakil/Pembantu Rektor II Se-Indonesia. Rapat kerja ini khusus membincang tentang isu-isu terkini yang dihadapi perguruan tinggi negeri baik yang di bawah Kemenristekdikti maupun yang ada di bawah Kementerian Agama khususnya yang sudah menjadi PK-BLU. Hadir pada pertemuan tersebut 48 perguruan tinggi yang terdiri dari unsur Wakil/Pembantu Rektor II, Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI), dan Pengelola PPG.

Kegiatan dimulai pada pukul 14.00 setelah proses registrasi dan makan siang. Di awali dengan pengantar diskusi dan tanya jawab terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh perguruan tinggi. Acara ini bertajuk Problematika Program Pendidikan Profesi Guru dan Solusi Alternatif Pembayaran Honorarium Instruktur PPG, dan Kegiatan Kerjasama yang berimplikasi pada income generating. Setelah break, kegiatan dilanjutkan dengan paparan dari Plt. Rektor Universitas Negeri Jakarta Prof. Intan Ahmad dan dilanjutkan dengan Pengarahan dari Direktur PPK BLU Kementerian Keuangan, Ari Sriwahyuni, SH., M.P.M.  Prof. Intan Ahmad memberikan materi berkenaan dengan peran strategis Universitas dalam mengembangkan pendidikan dan pembelajaran serta riset dan utamanya bagaimana perguruan tinggi mampu meningkatkan layanan kepada masyarakat secara luas.  Sedangkan, dari Direktorat PPK BLU menjelaskan tentang posisi strategis perguruan tinggi dengan PK-BLU dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat. Selain itu, terdapat penjelasan terkait dengan masalah PPG, remunerasi dan Pengelolaan SDM di PT PK-BLU.

Rapat kerja tersebut menghasilkan rekomendasi yaitu: (1) insentif pengelola PPG dapat dibayarkan sepanjang tidak duplikasi pembayaran (single salary) dengan mekanisme: (a) petakan beban kerja PPG, Fakultas, Instruktur; (b) pembagian beban pengajaran yang berkeadilan, akuntabel dengan memperhatikan balance of life; (c) pembayaran insentif dengan skema remunerasi berupa insentif tambahan; (d) dalam hal KMK remunerasi tidak cukup untuk membayar insentif tambahan dipersilahkan untuk revisi. (2) pegawai yang melaksanakan kegiatan kerjasama yang berimplikasi pada income generating dapat dibayarkan insentifnya dengan mekanisme skema remunerasi berupa insentif tambahan; (3) agar diidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi pada pembayaran remunerasi lebih dari 200%; dan (4) agar dilakukan kolaborasi antara Badan Layanan Umum (BLU). [Esha]